Agustina Dorong Sinergi Lintas Instansi Untuk Atasi Banjir Dan Genangan Di Semarang

SEMARANGUPDATE.COM — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan pentingnya kerja sama lintas kewenangan dalam upaya penanganan banjir dan genangan di Kota Semarang.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota dinilai menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.

Penguatan koordinasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah banjir bandang melkamu area Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu.

Menurut Agustina, sistem aliran air di Kota Semarang saling terhubung dari wilayah hulu hingga hilir sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara terpisah.

“Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berangkaian sehingga kudu ditangani bersama-sama,” ujar Agustina.

Ia menjelaskan, banjir bandang di wilayah Ngaliyan dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi nan mengguyur area Semarang atas sejak Jumat sore.

Kondisi itu menyebabkan peningkatan debit air dari wilayah perbukitan menuju Sungai Silandak.

“Air kiriman dari area hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya.

Agustina menyebut, genangan air di sejumlah titik mencapai ketinggian sekitar satu hingga dua meter.

Derasnya arus air juga membawa lumpur dan material lain nan berakibat pada kerusbakal prasarana lingkungan, termasuk jalan kampung di area Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriyatno.

“Luapan air nan sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusbakal di sejumlah prasarana lingkungan,” jelasnya.

Menurutnya, banjir di Kota Semarang dipengaruhi beragam faktor. Selain hujan ekstrem, berkurangnya wilayah resapan akibat alih kegunaan lahan di area atas turut meningkatkan limpasan air ke wilayah hilir.

“Ketika wilayah resapan semakin berkurang, air hujan nan turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapabilitas dan konektivitas drainase di sejumlah wilayah juga tetap perlu diperkuat agar aliran air lebih optimal saat hujan deras.

Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, lanjut Agustina, terdapat sejumlah persoalan utama penyebab genangan di Kota Semarang, seperti sedimentasi saluran, keterbpemimpin kapabilitas drainase, luapan sungai saat curah hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.

“Ada juga ftokoh perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut nan tetap menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama area pesisir,” katanya.

Ia mengungkapkan, luas genangan nan teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare sehingga memerlukan penanganan berjenjang dan berkelanjutan.

“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara berjenjang berasas prioritas letak genangan,” ujarnya.

Dalam penanganan banjir dan genangan, masing-masing lembaga mempunyai peran berbeda. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bertanggung jawab terhadap sungai dan drainase primer, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menangani drainase sekunder, sedangkan Disperkim konsentrasi pada drainase lingkungan alias tersier.

“Kolaborasi antar lembaga menjadi sangat krusial agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa melangkah sinkron,” tegasnya.

Selain pemgedung prasarana dan normalisasi saluran, Agustina juga membujuk masyarakat untuk ikut berkedudukan aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase.

“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan akibat besar,” katanya.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang berbareng beragam pihak bakal terus memperkuat langkah penanganan terpadu, mulai dari peningkatan konektivitas drainase, normalisasi sungai, pemeliharaan saluran rutin, penambahan kapabilitas tampungan air, hingga penguatan area resapan.

Pemerintah juga mendorong penerapan konsep pengendalian limpasan air alias Zero Delta Q pada pemgedung area baru agar debit limpasan tidak semakin membebani sistem drainase kota.

“Kami berambisi melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, ketahanan Kota Semarang terhadap banjir dan genangan dapat terus meningkat secara berjenjang dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)