Di Forum Brics, Menko Ahy Usulkan Skema Pendanaan Inklusif Untuk Ketahanan Kota

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pemgedung Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), mendorong pembuatan sistem pendanaan unik dan penguatan kerjasama antarnegara sebagai bagian dari strategi membangun kota nan handal terhadap perubahan iklim.

Dalam sesi tematik "Housing and Urban Agenda: Strategic Priorities" pada BRICS Urbanization Forum nan digelar di Istana Itamaraty, Brasilia, Selasa (23/6/2025) waktu setempat, Menko AHY menyoroti ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat nan paling rentan terhadap akibat iklim.

"Kita kudu menghadapi realita nan sulit. Mereka nan paling rentan terhadap akibat suasana sering kali adalah mereka nan paling tidak bisa mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa support nan ditargetkan, mereka bakal terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," ujar Menko AHY.

Sebagai respons, Indonesia berbareng sejumlah mitra tengah mengembangkan sebuah platform nan dirancang untuk menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Skema pembiayaan ini bakal mendukung beragam inisiatif perumahan adaptif berpatokan iklim, khususnya bagi golongan masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.

"Platform ini bakal menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya bakal digunbakal untuk mendukung pembaharuan hijau, pinjkondusif mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan gedung lokal nan handal terhadap iklim," kata Menko AHY.

Ia menegaskan bahwa prioritas dari skema pembiayaan ini adalah menjangkau rumah tangga paling rentan dan memastikan tidak ada nan tertinggal dalam transisi menuju pemgedung hijau. Tak hanya pada level domestik, Menko AHY juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global.

Menurutnya, skala tantangan perubahan suasana tidak bisa hanya dihadapi oleh pendanaan publik semata. Ia mencontohkan beragam inisiatif kolaboratif nan telah melangkah berbareng Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung beragam inisiatif perumahan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menko AHY juga mengundang New Development Bank (NDB) untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan pembuatan standar pemgedung perkotaan nan handal di negara-negara BRICS dan mitranya.

"Kita mempunyai pesenggang untuk menyelaraskan kernomor subsidi, berbagi perangkat teknologi, dan menetapkan standar berbareng nan mencerminkan komitmen kita terhadap Perjanjian Paris, Tujuan Pemgedung Berkelanjutan (SDGs), serta Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda)" kata AHY.

 Menutup pernyataannya, AHY menyampaikan bahwa perumahan kudu diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan.

"Indonesia siap bekerja berbareng mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, berganti perangkat kebijbakal nan praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota nan tidak meninggalkan siapa pun," tutupnya.