Usm Dampingi Umkm Semarang Pahami Coretax Lewat Sosialisasi Intensif

SEMARANGUPDATE.COM – Penerapan sistem perpbujukan terbaru, Coretax, sejak 2025 tetap menjadi tantangan bagi pelsaya UMKM.

Menjawab beragam keluhan mengenai penggunaan aplikasi nan dinilai cukup kompleks dan kerap mengalami kendala, tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) menggelar sosialisasi intensif pada Kamis, 16 April 2026.

Program nan didukung pendanaan dari LPPM USM ini menyasar Orins Himawari Craft di Jl. Medoho Raya No.7, Kota Semarang, sebagai mitra utama dalam aktivitas pendampingan.

Dalam forum obrolan nan berjalan interaktif, tim pengajar nan terdiri dari Ratna Wijayanti, Suratman, Dr Eviatiwi KS, dan Nanang Ari Utomo, berbareng mahasiswi Fakultas Ekonomi, mengulas mulai dari dasar-dasar perpbujukan hingga praktik simulasi kalkulasi menggunbakal sistem Coretax.

Ketua tim PKM, Ratna Wijayanti, menegaskan pentingnya edukasi ini untuk menjawab kekhawatiran pelsaya upaya terhadap digitalisasi sistem pajak.

Ia menyebut bahwa Coretax dirancang bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk mengintegrasikan jasa serta meningkatkan kecermatan info guna mengurangi potensi kesalahan manusia (human error).

Melalui sistem ini, diharapkan kepatuhan UMKM dapat meningkat seiring proses manajemen nan lebih transparan.

Selain itu, tim PKM menjelaskan bahwa Coretax memberikan kemudahan bagi pelsaya upaya mini melalui fitur otomatisasi PPh Final 0,5% serta pelaporan omzet harian nan lebih praktis.

Pemilik Orins Himawari Craft, Ibu Rina, mengsaya mendapatkan pemahkondusif nan lebih jelas setelah mengikuti sosialisasi tersebut.

Penjelasan langsung dari tim USM dinilai bisa membantu dirinya memahami sistem nan sebelumnya terasa membingungkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola upaya secara lebih tertata dan mandiri.

Melalui aktivitas ini, diharapkan semakin banyak pelsaya UMKM di Kota Semarang nan memahami teknologi perpajakan, sehingga tanggungjawab pajak tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kemudahan berupaya nan difasilitasi pemerintah. (*)