Asosiasi Semen Indonesia alias ASI berambisi pemerintah merealisasikan anggaran program pembaharuan rumah menjadi Rp 43,6 triliun. Penambahan anggaran tersebut dapat meningkatkan permintaan semen di Indonesia dari prediksi tahun ini sebesar 2,2 juta ton menjadi 6 juta ton.
Ketua Umum ASI, Lilik Unggul Raharjo, mengatbakal penambahan anggaran tersebut juga bisa mendongkrak utilisasi produksi pada tahun ini menjadi 60%. Rencana tersebut bakal membantu permintaan industri semen nan tercatat susut 1,8% secara tahunan pada lima bulan pertama tahun ini.
"Pertumbuhan permintaan 4 juta ton itu agak optimis. Namun angan kami tentunya peningkatan anggaran pembaharuan rumah bisa terjadi," kata Lilik kepada Katadata.co.id, Selasa (24/6).
Untuk diketahui, pemerintah melakukan aktivitas pembaharuan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya alias BSPS. Penambahan anggaran menambah kuota pembaharuan rumah menjadi 2 juta unit sampai akhir tahun ini.
Setiap peserta program BSPS bakal menerima support sekitar Rp 21,8 juta. Dana itu terdiri dari aletak untuk Balai Perumahan sebesar Rp 1,8 juta, peserta BSPS Rp 2,5 juta, dan pembelian material bangunan sebesar Rp 17,5 juta.
Adapun syarat penerima BSPS adalah pemilik rumah tidak layak huni nan memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan Perpatokan Menteri PKP No. 5 Tahun 2025, pemisah pendapatan MBR ditetapkan Rp 12 juta per bulan untuk perseorangan dan Rp 14 juta per bulan untuk keluarga.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana melibatkan Koperasi Desa Merah Putih dalam penyediaan material konstruksi, guna memangkas biaya dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Namun, skema lama penyaluran support tetap bakal digunbakal dalam waktu dekat.
Lilik mendorong agar pemerintah mengatur sistem pengadaan semen untuk program BSPS melalui koperasi dengan baik. Sebab, komersialisasi industri semen kudu dijaga agar tidak menambah tekanan.
"Target pertumbuhan penjualan sebesar 2% pada awal tahun ini sudah berat dengan realisasi konsumsi domestik nan negatif pada Januari-Mei 2025," katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatbakal tambahan anggaran tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Bahkan, sasaran pembaharuan 2 juta unit per tahun juga bakal diberlakukan tahun depan.
Ia menegaskan, peningkatan anggaran BSPS merupbakal petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Rencana ini bakal diumumkan dan diatur secara resmi oleh Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.
Ia mengsaya telah bermusyawarah agar tambahan anggaran dapat digunbakal jika kapabilitas pembaharuan rumah sukses ditingkatkan hingga 2 juta unit. Fahri menilai, pencapaian sasaran tersebut memerlukan upaya besar, perencanaan matang, dan pertanggungjawaban nan serius.
“Kapasitas terpasang pembaharuan rumah kami saat ini baru 140 ribu unit per tahun. Maka kami sedang berbincang dengan kementerian teknis seperti Kementerian Sosial, Bappenas, termasuk kemungkinan kerja sama dengan TNI dan Polri,” ujar Fahri dalam obrolan Indonesia Economic Prospect, Senin (23/6).
Reporter: Andi M. Arief
-->
7 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·