Klh: Pp Perlindungan Mangrove Bakal Perkuat Pendataan Dan Rehabilitasi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatbakal terbitnya Perpatokan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove bakal memperkuat kebutuhan pendataan mangrove untuk proses rehabilitasi ekosistem nan krusial dalam penanganan perubahan iklim.

Puji Iswari, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Darat KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), mengatbakal PP Nomor 27 Tahun 2025 nan terbit pada 5 Juni 2025 menjadi instrumen kerjasama untuk melindungi dan memulihkan ekosistem mangrove.

"Tapi, kita kudu perkuat dari info dulu, lantaran ini menjadi dasar gimana kita melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegbakal hukum," kata Puji, seperti dikutip Antara, Selasa (24/6).

Dia menyebut perlu koordinasi lintas kementerian untuk pengelolaan mangrove. Hal ini mengingat ekosistem mangrove di Indonesia kebanyakan berada di dalam area rimba alias area konservasi nan berada di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) alias di pesisir nan berada di pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Jika ada rencana mengenai pemanfaatan mangrove, pihak-pihak tersebut bakal mengusulkan kepada KLH. "Kemudian (perlu koordinasi) dengan gubernur, bupati, wali kota, mengenai dengan kewenangannya masing-masing. Mereka bakal mengadbakal usulan, kemudian penetapannya adalah di KLH/BPLH," kata Puji.

Menurut Peta Mangrove Nasional 2024, luasan mangrove Indonesia mencapai 3,44 juta hektare. Dari nomor tersebut, luasan mangrove nan berada di dalam area rimba mencapai sekitar 2,7 juta hektare alias sekitar 79,6% dari total luasan. Adapun 701.326 hektare berada di luar area rimba alias areal peruntukan lain.

Sebelumnya, KLH mengungkapkan Indonesia kehilangan 19.501 hektare luasan mangrove setiap tahun lantaran pencemaran dan kerusbakal lingkungan. Padahal, mangrove mempunyai keahlian nan lebih besar dalam menyerap karbon dibandingkan dengan rimba terestrial. Mangrove menjadi solusi berpatokan alam dalam penanganan akibat perubahan iklim.