Dprd Semarang Dorong Sinergi Disdik Dan Dp3a, Soroti Lonjakan Kasus Kekerasan Anak

SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Dyah Tunjung, meminta adanya penguatan kerja sama antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani kasus kekerasan nan melibatkan anak usia sekolah.

Ia menilai, penanganan kasus anak tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan kerjasama lintas sektor.

“Karena ini menyangkut usia sekolah, nan kudu turun tidak hanya DP3A, tapi Dinas Pendidikan juga wajib mengetahui dan menindaklanjuti. Harus ada pendampingan nan pasti, tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga terhadap tersnomor nan notabene tetap di bawah umur,” ujar Dyah Tunjung saat ditemui di Gedung DPRD Kota Semarang, baru-baru ini.

Ia juga menekankan pentingnya menggali akar persoalan dalam setiap kasus agar penanganannya tepat sasaran.

Salah satu ftokoh nan disorot adalah rendahnya literasi digital anak serta mudahnya akses terhadap konten negatif di media sosial nan berpotensi memicu tindbakal kekerasan.

“Anak usia 6 sampai 16 tahun sekarang sudah bisa menonton video kekerasan, mungkin lewat iklan alias media sosial. Ini nan memicu mereka untuk mempraktikkannya. Lingkup terkecil, ialah keluarga, kudu menjadi tembok utama dalam pengawasan,” tambahnya.

Sidak Day Care
Menanggapi maraknya kasus kekerasan di tempat penitipan anak (day care) nan viral di sejumlah daerah, Komisi D DPRD Kota Semarang berkomitmen memastikan keamanan akomodasi serupa di Semarang.

Dyah mengungkapkan rencana untuk melakukan inspeksi mendadak guna mengecek legalitas operasional dan standar keamanan.

“Kami mau memastikan day care di Semarang benar-betul amanah. Salah satu syarat kunci adalah adanya CCTV nan bisa diakses langsung oleh orang tua melalui ponsel. Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan secara real-time,” tegasnya.

Evaluasi Portal Silayur
Selain rumor perlindungan anak, Dyah juga menyoroti keberadaan portal pempemisah kendaraan di jalur rawan kecelakaan Silayur, Ngaliyan.

Meski mendukung kebijbakal Dinas Perhubungan (Dishub) dalam membatasi kendaraan besar, dia meminta pertimbangan lantaran portal tersebut juga berakibat pada kendaraan lain, seperti bus pariwisata nan kudu memutar ke jalur Gunungpati dengan kondisi jalan nan kurang memadai.

“Sepertinya ada perihal nan luput dari prediksi saat pemasangan portal. Masalah di Silayur bukan hanya soal ketinggian kendaraan, tapi juga soal tonase alias muatan,” jelas politisi tersebut.

Ia mendorong Dishub untuk memperketat pengawasan terhadap jam operasional serta konsisten dalam penegbakal patokan pemisah muatan kendaraan.

Untuk solusi jnomor panjang, proyek Semarang Outer Ring Road (SORR) dinilai tetap menjadi opsi, meski prosesnya memerlukan waktu panjang, terutama dalam pembebasan lahan.

“DPRD pastinya mendukung anggaran jika itu demi keselkajian penduduk Ngaliyan dan sekitarnya. Kuncinya adalah patroli rutin dan penegbakal patokan nan berkepanjangan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” pungkasnya. (*)